 |
| Kafis Koperasi dan UMKM Sumut, Dr Naslindo Sirait. (Foto : agiodeli.id/dicky). |
Agiodeli.id - Dinas Koperasi dan UKM Sumut mencatat baru sekitar 10% dari jumlah koperasi di bawah kewenangannya mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Kegiatan pelatihan masih akan terus didorong untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pelakunya.
"Dari sekitar 1.300 unit, yang berkontribusi untuk ekonomi Sumatra Utara hanya sekitar 9 sampai 11 persen," ungkap Dr Naslindo Sirait selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Kamis (6/2/2025).
Naslindo menjelaskan, dalam konteks kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintah, koperasi terdiri dari tiga kategori. Yakni koperasi yang ada dalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Mereka yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat merupakan koperasi yang memiliki cabang atau anggota di lebih dari satu provinsi (tingkat nasional). Sedangkan yang berada dalam kewenangan provinsi adalah koperasi yang punya cabang atau anggota di lebih dari kabupaten/kota di satu provinsi (tingkat provinsi).
Adapun koperasi yang pembinaan dan pengawasannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota memiliki cabang atau anggota di satu kabupaten/kota (tingkat daerah). Namun demikian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bisa juga melakukan pembinaan kepada koperasi tingkat daerah bila ada permintaan untuk itu.
Pemerintah provinsi juga dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi tingkat nasional jika diminta pemerintah pusat. Namun secara reguler, pemerintah provinsi fokus pada pembinaan dan pengawasan yang berada di bawah kewenangannya.
Dinas Koperasi dan UKM Sumut sendiri hingga kini berwernang membina dan mengawasi sekitar 1.300, atau 10% dari 13.000 unit koperasi yang ada di wilayahnya. Dan dari jumlah itu, hanya 9%-11% di antaranya yang dianggap sudah mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Mereka yang sudah mampu berkontribusi itu ada yang memiliki aset bernilai hampir Rp1 triliun. Ada juga koperasi yang beraset mendekati Rp700 miliar dan Rp600 miliar.
Namun sebagian besar koperasi tingkat provinsi di Sumut masih terseok dan terus berkutat di persoalan internal. Bahkan banyak dari mereka tidak lagi memiliki pengurus yang aktif dan bahkan tidak ada berkantor.
Untuk itu, Naslindo memastikan pihaknya masih akan terus memfasilitasi pelatihan koperasi dan UKM pada tahun ini. Baik pelatihan-pelatihan yang diadakan dinas sendiri maupun oleh koperasi atau para pelaku UKM.
Kegiatan itu untuk meningkatkan kemampuan SDM para pelakunya agar lebih kompeten dalam menjalankan usaha. Terlebih, rendahnya kapasitas SDM diyakini menjadi salah satu kendala utama yang masih dihadapi koperasi dan UKM di Sumut. (dicky)
