 |
| Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak membeber alasan pihaknya mulai melakukan penahanan terhadapdelapan tersangka kasus kerangkeng Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin. Dalam konferensi pers di Markas Polda Sumut, Jumat (8/4/2022), Panca tampak didampingi utusan Kompolnas dan Komnas HAM. FOTO: DIRGA/AgioDeli.ID |
AgioDeli.ID – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengakui kasus kerangkeng Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin bukan perkara mudah untuk ditangani.
"Kami sejak awal memantau kasus ini. Kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada bapak Kapolda Sumut dan jajarannya dan juga teman-teman penyidik atas kerja kerasnya dalam menangani kasus yang sudah puluhan tahun berlalu," kata Ketua Kompolnas Benny Mamoto dalam jumpa pers di Markas Polda Sumut, Jumat (8/4/2022), terkait penahanan delapan tersangka kasus kerangkeng yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penghilangan nyawa manusia.
"Memang
kendalanya cukup banyak, kami
memaklumi kalau kasus ini terkesan agak lama. Karena untuk mengidentifikasi
saksi korban saja tidak mudah," tambahnya.
Dengan
transparansi yang ditunjukkan Polda Sumut, Kompolnas pun mendukung agar kasus
ini dapat segera disidangkan
di pengadilan. Sehingga,
publik tau apa yang
terjadi dengan didukung bukti-bukti.
"Terimakasih
hari ini secara transparan mengungkap di depan pengawas eksternal. Ini sesuatu
yang bagus, hingga kami pun bisa mempertanggung jawabkan hasil supervisi kami
kepada publik," pungkas Beni.
Wakil Ketua Bidang Hukum Komisi Nasional Hak Azasi
Manusia (Komnas HAM), Gatot menyampaikan apresiasi senada di kesempatan sama. Dia
pun menyatakan Komnas HAM akan terus berkoordinasi dengan Polda Sumut guna pengungkapan
tuntas kasus ini.
"Kami
sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Polda Sumatera Utara dalam
penanganan kasus TPPO dan lainnya dan akan terus diungkap sampai tuntas," ujar Gatot.
Sementara
itu, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menyatakan apa
yang dijalankan pihaknya merupakan bentuk akuntabilitas dalam menyelesaikan
kasus.
"Saya
ucapkan terimakasih. Ini salah satu bentuk transparansi kita, bentuk akuntabilitas
dalam menyelesaikan kasus," ujar Panca.
Lebih
lanjut, ia juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi kepada kepolisian
jika ada hal baru dalam
kasus itu. Meskipun Polda Sumut nantinya telah melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan, dia memastikan
perkembangan yang ada
akan tetap ditangani.
Diketahui, temuan kerangkeng manusia diungkap Migrant
Care ke publik, Panca menyampaikan ruangan berbatas jeruji besi di rumah pribadi Bupati Langkat itu sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba.
(dirga/indra)
