 |
| Presiden Jokowi berjalan beriring sejumlah menteri dan Panglima TNI. sumber foto: kompas.com |
AgioDeli.ID – Mengagetkan! Loyalis Joko Widodo (Jokowi) ini memberi nilai merah terhadap Pemerintah RI dalam penanganan banyak hal, selain infrastruktur.
Adalah Jansen Leo Siagian, loyalis dimaksud. Mantan
jurnalis ini sudah menjadi Relawan Kotak-Kotak saat Jokowi bersama Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok bertarung memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI.
Leo kemudian dipercaya teman-temannya sesama loyalis
Jokowi untuk menjabat Koordinator Sumatera DPP Sedulur Jokowi. Diketahui,
Sedulur Jokowi merupakan salah satu badan relawan yang ikut dalam proses
pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 maupun 2019.
“Hanya
dalam pembangunan infrastruktur Pakde Jokowi bisa dapat nilai 8. Tetapi, dalam hal perekonomian, pertanian/ketahanan pangan, penegakan supremasi hukum, kesejahteraan sosial dan mengatasi
mafia tanah di ATR/BPN (baca:
Kementerian Agraria dan Tatar Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Pakde Jokowi kelabakan, cuma bisa dapat nilai 5 alias merah,” tukas pria 69
tahun yang tercatat sebagai aktivis Eksponen ’66 ini, lewat keterangan
tertulisnya kepada AgioDeli.ID, Rabu (30/3/2022).
Dari pengamatannya, Leo menyebut kegagalan Presiden Ke-7
RI saat ini amat dipengaruhi kinerja buruk sejumlah pembantunya di kabinet.
Terutama, mereka yang dipercaya Presiden Jokowi mengurusi kesejahteraan rakyat.
“Digoyang mafia minyak-goreng saja, Pemerintahan ini sudah kelabakan. Makanya, Menko Perekonomian dan jajaran menteri di bawahnya harus segera
diganti atau direshuffle,” tukasnya pula.
“Pakde
Jokowi haruslah segera melakukan reshuffle terhadap beberapa menterinya yang tidak mampu bekerja
keras. Bahkan mereka
doyan impor, karena dapat fee yang bisa mempertebal dompet,”
pungkasnya pula.
Diketahui, Leo sudah aktif dalam pergerakan sejak masih berstatus
pelajar SMP di Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bersama Surya Paloh, dia mendirikan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) di Simalungun.
Sebelum mengkritik kinerja sejumlah menteri di Kabinet
Indonesia Kerja, Leo juga sempat mengungkapkan kemarahannya atas propaganda
penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa bakti presiden. Propaganda yang
juga dijalankan beberapa menteri itu, menurutnya akan menjatuhkan citra
Presiden Jokowi.
 |
| Leo Siagian hingga kini masih aktif di DPP Sedulur Jokowi |
Isu Reshuffle Bergulir
Sementara itu, di pusaran politik nasional saat ini sudah
bergulir isu reshuffel yang bakal dilakukan Presiden Jokowi terhadap sejumlah
menteri.
Dikutip dari kompas.com, Peneliti Senior Pusat Studi
Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Idil Akbar juga menyampaikan
Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan sudah memberi isyarat akan melakukan
perombakan kabinet (reshuffle). Selain soal kinerja menteri, menurut Idil
tujuan yang ingin dicapai oleh Jokowi, jika memang merombak kabinet, adalah
demi meninggalkan warisan yang baik bagi bangsa.
"Ada fokus lain yang ingin dilakukan Presiden,
misalnya soal IKN (Ibu Kota Nusantara) ya, kan arahnya ke sana. Lalu soal
beberapa penyelesaian infrasutrktur yang belum juga terselesaikan hingga saat
ini," kata Idil, Senin (28/3/2022).
"Saya pikir yang paling penting adalah beliau ingin
agar nanti di 2024 meninggalkan legacy positif buat bangsa Indonesia, yang itu
kemudian harus dilakukan percepatan secara optimal," tukas Idil.
Menanggapi ini, sebagaimana dilansir Tempo.co, Sekretaris
Jenderal PDIP Hasto Kristianto meminta Jokowi tak memilih menteri yang memiliki
agenda sendiri, terutama terkait kontestasi Pemilihan Presiden 2024.
"Tidak boleh ada menteri yang punya irama yang
berbeda, yang belum-belum sudah mempersiapkan diri dalam kontestasi 2024
misalnya," ujar Hasto di sela acara ulang tahun PDIP Ke-49 di kawasan
Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2022).
Hasto menyatakan pengocokan ulang kursi menteri merupakan
hak prerogatif Presiden. Namun, menurut dia, selama ini Jokowi selalu
berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mencopot atau mempertahankan jajaran
menterinya. (indra)
