agiodeli.com – Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengakui adanya kerangkeng di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin.
Menanggapi wartawan di Medan, Senin (24/1/2022), Kapoldasu mengatakan pihaknya menyaksikan kerangkeng tersebut saat turun memback-up Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penggeledahan rumah mewah di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat itu.
“Ada tempat menyerupai kerangkeng, berisi 3-4 orang pada waktu itu. Tapi sebenarnya dari pendataan, bukan 3-4 orang. Kami dalami masalah kenapa ada kerangkeng,” kata Panca.
Hasil pendalaman pihaknya, kata Panca, tempat menyerupai kerangkeng di rumah Bupati Langkat itu merupakan tempat rehabilitasi narkoba. “Yang dibuat oleh bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. Gunanya untuk merehabilitasi korban narkoba,” ujarnya.
Kerangkeng Tak Berizin
Panca menegaskan, kerangkeng itu tidak ada izinnya. Hanya, ada kerjasama dengan puskesmas setempat untuk pelayanan kesehatan orang yang dalam proses rehabilitasi.
Panca juga menjawab adanya penemuan sejumlah orang di dalam kerangkeng dalam kondisi memar-memar. “Kemarin itu saya tanya anggota di lapangan, kok bisa memar. Itu akibat dari karena biasanya melawan dan dia baru masuk dua hari. Kami akan terus dalami,” jelasnya.
Dari pendalaman sementara pihaknya, lanjut Panca, orang yang membaik dalam proses rehabilitasi akan dipekerjakan membantu keperluan sehari-hari rumah tangga Bupati Langkat. Misalnya, pergi ke pasar dan lainnya. Ada juga yang bekerja di kebun.
Apakah mendapat upah?
“Saya belum dapat (memastikan). Tapi ini kan rehab, siapa yang digaji siapa yang menggaji dalam hal ini gitu ya, tapi yang jelas kita masih dalami semua,” pungkas Perwira Tinggi Bintang Dua ini.
Sekadar mengingatkan, saat ini Terbit Rencana Peranginangin sedang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Statusnya tersangka penerima suap penunjukan pelaksana proyek di Kabupaten Langkat.
Terbit Rencana beserta abang kandung dan sejumlah pihak lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, belum lama ini.
Geger publik soal adanya kerangkeng di rumah Bupati Langkat ini berawal dari laporan Migrant Care ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (indra)